Badar LAmpung, www.lensamedia.net – Petahana bakal calon gubernur (Bacagub) Lampung M Ridho Ficardo diisukan mulai mengambil ancang- ancang maju melalui jalur calon independen (Caden) pada pilgub 2018.
Beredar informasi sejumlah pejabat teras di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung, Senin (13/11/17) mulai sibuk mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai modal Ridho mendaftar jalur caden.
Informasi yang masuk ke redaksi sejumlah pejabat berkumpul di ruang Asisten II Pemprov Lampung, Senin sore, guna merealisasikan dukungan empat ratus ribuan lembar KTP.
“Infonya para pejabat tengah sibuk memobilisasi pengumpulan KTP untuk syarat dukungan petahana,” kata sumber yang mewanti- wanti namanya tidak disebutkan.
Sumber itu menyebutkan, dia mendapat informasi dari salah satu warga yang KTP-nya dimintai oleh ASN Pemprov Lampung.
Tak butuh waktu lama, wartawan koran ini langsung menuju ruang Assisten II Pemprov Lampung. Sekitar pukul 16.25 WIB, tidak jauh dari ruangan itu terlihat Kadiscapil Lampung, Ahmad Syaifullah tengah duduk menyendiri sembari menelpon seseorang.
Sementara di dalam ruangan Asisten II terlihat beberapa pejabat teras yang tengah sibuk berbincang, beberapa berdiri, duduk dan membolak-balikan kertas putih.
Beberapa menit berlalu, terlihat Direktur Rumah Sakit Umum dan Keuangan Rumah Sakit Daerah Abduoel Moelok (RSUDAM) Ali Zubaidi keluar ruangan, disusul Kadis Koperasi Lampung Satria Alam, Pejabat Biro Mental Wahyu Asrindo, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Budhi Dharmawan dan Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Hery Suliyanto.
Sumber lain menyebutkan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Sulpakar juga turut memobilisasi seluruh kepala sekolah dan guru SMA sederajat untuk pengumpulan KTP.
Sementara, Kabag Humas dan Informasi Publik Pemprov Lampung Heriansyah membantah dugaan pengumpulan KTP oleh sejumlah pejabat teras pemprov.
Menurut dia, pertemuan siang hingga sore hari itu hanya rapat internal biasa di Lingkup Provinsi Lampung.
Dalam rapat tersebut dilakukan koordinasi antar sektor sehingga program unggulan Pemprov dapat berjalan semestinya dan mensejahterakan masyarakat.
“Hanya rapat internal saja kok, koordinasi kita (Pemprov) dengan SKPD. Saya tegaskan tidak ada pengumpulan KTP,” tutupnya.
Sementara Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mengaku tidak mengetahui adanya upaya pengumpulan KTP yang dilakukan oleh pejabat teras pemprov.
“Mungkin saja ada tim saya yang melakukan pengumpulan KTP, tapi saya tegaskan tidak akan melibatkan ASN dalam urusan politik. Terlebih perahu saya aman,” tegasnya, Senin sore, saat diwawancarai wartawan.
Diketahui, untuk syarat maju lewat jalur perseorangan caden harus mengumpulkan minimal 456.594 lembar KTP yang tersebar pada 8 kabupaten/ kota di Lampung.(red)