Lampung Selatan, www.lensamedia.net – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan kembali dilaksanakan, Rabu (07/02). Bupati Lampung Selatan DR. H. Zainudin Hasan, M.Hum membuka secara langsung Musrenbang di 5 (lima) Kecamatan sekaligus.
“Hari ini ada lima kecamatan yang melaksanakan, diawali dari Kecamatan Natar, lalu Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Way Sulan. Semuanya dibuka dan dihadiri langsung Bupati Lampung Selatan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lampung Selatan Hendra Jaya, S.Sos, MM yang ikut mendampingi Zainudin Hasan, Rabu (06/02).
Hendra mengatakan, Musrenbang yang dimulai sejak Senin (05/02) lalu, merupakan bagian dari mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana pelaksanaannya mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga pada tingkat propinsi dan nasional.
“Kali ini sengaja dipercepat, intinya selain sebagai efisiensi biaya dan waktu, Pak Bupati ingin memberikan apresiasi kepada ribuan masyarakat yang sangat antusias mengikuti jalannya Musrenbang kali ini. Selain itu bisa mengetahui setiap aspirasi yang diinginkan masyarakat,” kata Hendra usai menghadiri Musrenbang di Kecamatan Natar.
Sementara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengelontorkan anggraan sebesar 76.364.601.654 untuk Kecamatan Natar di tahun 2018. Kepastian itu disampaikan Bupati Lampung Selatan DR. H. Zainudin Hasan, M.Hum saat membuka Musrenbang Kecamatan Natar yang digelar di Dusun Sidorejo Desa Krawang Sari.
Dalam kesempatan itu, Zainudin juga mengingatkan kepada seluruh aparatur pemerintahan baik aparat desa maupun kecamatan untuk tidak melakukan pungutan atau membebani masyarakat. Dirinya ingin merubah cara kerja jajaran aparaturnya yang memiliki stigma negatif di mata masyarakat.
“Saya pinta dibidang kesehatan Puskesmas tidak boleh lagi ada yang membayar untuk berobat, juga ambulance semuanya gratis bagi orang sakit. Perekaman KTP, Akte Kelahiran, KK, dan Raskin semuanya juga tidak dipungut biaya,” imbunya.
Zainudin pun berharap, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan itu hendaknya tidak hanya dijadikan sekedar melaksanakan tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan, tetapi juga dijadikan sebagai satu-satunya forum yang tertinggi dalam menjaring aspirasi masyarakat, sehingga apa yang dihasilkan dalam forum ini benar-benar merupakan kumpulan program yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program kegiatan pembangunan Tahun 2019. (kmfls)