Lampung Utara, lensamedia.net – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Lampung Utara (Lampura) dalam waktu dekat ini akan dibahas bersama oleh Eksekutif dan Legislatif setempat. Demikian diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampura, Desyadi diruang kerjanya (23/8).
Dikatakannya, draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P telah disampaikan di DPRD, dan dalam waktu dekat akan segera dibahas. “Draf sudah masuk, sudah ada komunikasi dengan pihak dewan dalam 1-2 hari akan diagendakan pembahasan bersama, karena saat ini mereka (Dewan) sedang melakukan studi banding,” ujar Desyadi.
Dalam APBD-P, kata Desyadi, mungkin mendapat pengaruh dari pusat terkait terjadinya defisit secara nasional akan tetapi program-program yang langsung berkaitan dengan kebutuhan rakyat tetap menjadi prioritas. “Ada perubahan di beberapa item. Seperti pengurangan di belanja pegawai, tetapi infrastruktur dan yang menyangkut kebutuhan rakyat tetap diprioritaskan bahkan mungkin ditambah,” katanya.
Terkait APBD murni tahun 2017 mendatang. Desyadi juga mengatakan draf KUA-PPAS nya telah disampaikan ke DPRD. Namun karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2016 tentang kelembagaan perangkat daerah maka Dewan pun mengirimkan surat untuk menunda sementara pembahasan KUA-PPAS APBD sampai kelembagaan disahkan melalui perda.
Menurut jadwal, lanjut dia, bulan Juli KUA-PPAS APBD murni telah dimasukkan ke Dewan kemudian dibahas, di bulan September pembahasannya dipending dulu untuk membahas APBD-P.
Terpisah, Badan Anggaran DPRD Lampura membenarkan bahwa pihaknya telah menerima draf KUA-PPAS APBD-P dan memastikan dalam waktu dekat akan mengagendakan pembahasan bersama. ” Ya, kami telah terima, insyaAllah dalam Minggu ini akan kita bahas,” terang Wansori anggota fraksi Demokrat yang lagi melakukan studi banding di Sumatera Selatan melalui saluran telepon. (niko)
