Pesisir Barat, www.lensamedia.net – Bupati Kabupaten Pesisir Barat Agus Istiqlal membuka Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang Rkpd) Tahun 2019 Selasa, (20/03).
Agus Istiqlal meminta agar seluruh komponen pemkab pesisir barat agar mensinergikan, Mengintegrasikan, Mendialogkan Pikiran Dan Pandangan Masing-Masing Guna Mempercepat Langkah Dan Memacu Kerja Nyata Pembangunan Daerah.
“Saya Mengajak seluruh stakeholder Untuk Dapat Berlari Lebih Cepat Lagi Di Tahun 2018 Ini Untuk Pencapaian Target-Target Di Tahun 2019 Mendatang, Karena Tantangan Kedepan Yang Akan Dihadapi Semakin Berat Dan Kompleks”, ucap Agus Istiqlal.
Dia juga menyampaikan, Bahwa Rancangan Awal Rkpd Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Disusun Berdasarkan Proses Musrenbang Rkpd Kabupaten Di Kecamatan Dan Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Rancangan Awal tersebut Akan Kembali Disinergikan Dengan Hasil Musrenbang Rkpd Provinsi Lampung Dan Musrenbangnas Rkp Tahun 2019.
“Hasil Dari Kesepakatan Musrenbang Rkpd Hari Ini Nantinya Akan Dijadikan Sebagai Bahan Acuan Bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (Kua) Dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (Ppas) Serta Rancangan Apbd Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019”, jelas Agus.
Menurut bupati Pesisir Barat, Semua Keberhasilan Yang Telah Capai Adalah Berkat Rahmat Allah Swt Dan Kerja Keras Serta Kerjasama Dari Seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Pada Semua Tingkatan Yang Didukung Penuh Oleh Seluruh Elemen Masyarakat. Hal Ini Diharapkan Dapat Menjadi Motivasi Untuk Lebih Meningkatkan Kinerja Dan Prestasi.
“Kami Menyadari, Disamping Keberhasilan Yang Dicapai, Tentunya Masih Terdapat Hal-Hal Yang Perlu Terus Ditingkatkan Dan Disempurnakan Baik Dari Sisi Kebijakan, Program Maupun Kegiatan. Kita Yakin Dengan Semangat Kebersamaan Dan Persatuan, Semua Kendala Dan Tantangan Dapat Diatasi Dengan Baik”, tutur Agus.
Pekerjaan Dan Tanggung Jawab Kita Tidaklah Ringan, Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih, Akuntabel, Transparan Dan Anti K.K.N. Harus Terus Ditingkatkan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Yang Berkualitas Dan Taat Asas, Yang Pada Akhirnya Akan Dapat Meningkatkan Pelayanan Kepada Publik Dan Kesejahteraan Masyarakat.(zul/trs)
