Bandarlampung-www.lensamedia.net Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Perempuan (POP) Zona II Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), yang dipusatkan di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Kamis, (26/9/2019).
POP Zona II Sumbagsel tahun 2019 dibuka secara resmi oleh Deputi 3 Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dr. Raden Isnanta.
Usai pembukaan, Nunik sapaan akrab Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Fatayat NU dan Kemenpora yang menjadikan Lampung sebagai tuan rumah POP Zona II Sumbagsel.
“Kita berterima kasih kepada Fatayat dan Kemenpora menempatkan kegiatan Pekan OP di Lampung. Ini jadi special, karena pesertanya antusias,” jelasnya.
Sebab menurutnya, kegiatan POP mendapat sambutan antusias dari organisasi perempuan di Lampung, dengan ikut menjadi peserta dalam ajang tahunan itu.
Hanya saja karena berbagai keterbatasan, Nunik menjelaskan, tidak semua organisasi perempuan di Lampung bisa mengikuti kegiatan tersebut.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung akanmendukung POP yang rutin digelar oleh Fatayat Nahdlatul NU dengan membantu anggaran melalui APBD.
“Makanya tadi saya singgung, ini jadi inspirasi. Bahkan ABPB juga bisa. Kebetulan kita juga sedang menggerakan olahraga desa. Ada bantuan-bantuan juga,” tegas Nunik.
Sementara itu, Deputi 3 Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dr. Raden Isnantamenyatakan, meskipun merupakan ajang lomba, namun pihaknya meminta pelaksanaan berlangsung sportif.
Sebab, selain mengejar prestasi, POP juga digelar untuk mempererat persatuan dan kesatuan khususnya di kalangan perempuan.
POP Zona II Sumbagsel diikuti 500 lebih peserta, 60 tim, dan 95 orang wasit. Selain melombakan volly ball, kegiatan yang akan berlangsung hingga 28 September 2019 mendatang, juga diisi dengan lomba hadangan (gobak sodor) dan senam.
Selain Wakil Gubernur, dan Deputi 3 Bidang Pembudayaan Olahraga, pembukaan juga dihadiri Ketua Umum PP Fatayat NU Anggia Ermanita, serta sejumlah pengurus Fatayat NU baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. (Ky)
