Bandar Lampung|LENSAMedia- Menindaklanjuti atas dugaan Carut-marutnya dunia pendidikan di provinsi Lampung, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Wilayah Teritorial (Wilter) Lampung, melaksanakan Audiensi di Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Kamis 19 Oktober 2023.
Hal tersebut sebagai tindaklanjut atas laporan masyarakat serta hasil investigasi Tim dilapangan, Sekretaris LSM GMBI Wilter Lampung, Eko Joko Susilo, menyampaikan terkait dugaan Carut-marutnya dunia Pendidikan di Provinsi Lampung. LSM GMBI Wilter dan 14 Distrik kabupaten/kota Se-Lampung melayangkan surat aksi damai yang akan dilaksanakan pada hari kamis 19 Oktober 2023, namun atas saran dan pendapat internal dan eksternal, hal tersebut diubah dan sepakat dengan dilaksanakannya kegiatan Audiensi.
“Setelah mendapat saran dan masukan dari internal dan eksternal, Wilter dan 14 Distrik GMBI kabupaten/kota Se-Lampung sepakat untuk melaksanakan audiensi dengan pihak Disdikbud Provinsi Lampung, untuk mengganti kegiatan aksi damai”.ucap Sekretaris Wilter Eko Joko Susilo.
Audiensi dihadiri oleh ketua Wilter GMBI Provinsi Lampung Heri Prasojo, beserta 14 ketua Distrik kabupaten/kota Se-lampung, yang disambut langsung oleh Plh Kadis Dikbud Provinsi Lampung Tommy Efra Handarta.
Dalam Audiensi tersebut Ketua Wilter Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Eko Joko Susilo menyampaikan pendapat dan kritik serta harapan terkait bantuan operasional sekolah (Bos), Iuran/Sumbangan/pungli, dan komite sekolah, untuk perbaikan dunia pendidikan di Provinsi Lampung.
“Dua pendapat mendasar yang disampaikan terkait dana Bos dan Komite Sekolah, yang semata-mata untuk menunjang pelaksanaan di setiap satuan Pendidikan itu sendiri. Serta Komite sekolah yang adalah lembaga mandiri yang menjadi wadah orang tua siswa/Komunitas sekolah/ tokoh masyarakat/pakar pendidikan, untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan Pendidikan”Jelas Sekretaris.
Hal itu menindaklanjuti atas Laporan masyarakat dan Investigasi tim GMBI yang turun ke lapangan dan menyimpulkan banyaknya dugaan yang terjadi dalam proses pelaporan realisasi BOS oleh Satuan Pendidikan di provinsi Lampung, yang jumlahnya sangat fantastis, hal tersebut diduga telah terjadi pemborosan anggaran/Inefisiensi dalam realisasi Bos di semua tingkatkan satuan Pendidikan. Disamping itu juga ditemukan ada dugaan kuat sebagian besar komite sekolah adalah kaki tangan oknum kepala sekolah dalam melakukan pungli terselubung di satuan Pendidikan se-provinsi Lampung.
Atas dugaan tersebut LSM GMBI Wilter Lampung mendesak dan meminta Disdikbud Provinsi Lampung untuk menginstruksikan kepada seluruh satuan Pendidikan di Seluruh Provinsi Lampung untuk transparan dalam realisasi dana Bos dan pertanggungjawabannya dengan cara memasang papan informasi di setiap satuan Pendidikan dan juga mengumumkannya di web satuan pendidikan yang bersangkutan.
GMBI Wilter Lampung juga meminta Disdikbud Se-Provinsi Lampung memantau proses pemilihan komite sekolah, khususnya anggota komite sekolah yang mewakili tokoh masyarakat dan pakar pendidikan, agar komite sekolah yang terbentuk dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal untuk membantu memajukan dunia pendidikan.
Pada kesempatan tersebut Plh Kadis Dikbud Provinsi Lampung Tommy Efra Handarta, menanggapi positif atas Pendapat, Saran dan Kritik, yang disampaikan dan pihaknya berjanji akan menindaklanjuti atas aspirasi yang disampaikan dengan langkah cepat-tepat dan bersungguh-sungguh.
“Kami menerima dengan positif atas Pendapat, Saran dan Kritik, yang disampaikan dan kami akan segera menindaklanjuti dengan langkah cepat-tepat dan bersungguh-sungguh”.ujar Plh Kadis Dikbud Provinsi Lampung.
Angga
