Tulang Bawang Lampung, Lensa Media – Gelombang kritik mahasiswa terkait penerapan ambang batas (threshold) skor deteksi AI sebesar 30% pada karya ilmiah mendapat respons dari pihak pengelola layanan mahasiswa. Ketua Sentra Layanan Universitas Terbuka (SALUT) HMPTI UT Bandar Lampung Suryo Wiyoto, S.Pd angkat bicara menanggapi keresahan yang dinilai menjadi dilema akademik bagi mahasiswa di tengah penyusunan tugas akhir tersebut.
Dalam wawancara khusus yang berlangsung hari ini, Kamis (18/12/2025), Ketua SALUT HMPTI UT Bandar Lampung Suryo Wiyoto, S.Pd mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kepada mahasiswa yang sudah memberikan masukan atau kritikan kepada pihak Universitas Terbuka terkait proses akademik atau proses belajar baik yang dilakukan secara tatap muka langsung atau online.
Suryo Wiyoto menjelaskan bahwa secara struktural, SALUT berfungsi sebagai perpanjangan tangan layanan teknis dan administratif, namun tidak memegang kendali atas kebijakan kurikulum maupun standar penilaian akademik.
“Perlu kami luruskan agar mahasiswa memahami alur birokrasinya. Pihak SALUT HMPTI pada prinsipnya tidak memiliki kewenangan (authority) untuk mengintervensi atau mengubah proses akademik, termasuk aturan mengenai ambang batas skor AI. Kebijakan tersebut merupakan domain penuh dari Akademik Pusat yang diturunkan ke setiap Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ),” ujarnya.
Penegasan ini menjawab pertanyaan mengapa pihak layanan setempat tidak bisa serta-merta menganulir hasil pengecekan skor AI yang dikeluhkan mahasiswa.
Meski demikian, pihaknya tidak menutup mata terhadap substansi keluhan yang beredar. Ia mengakui bahwa aturan ketat mengenai deteksi AI, jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan verifikasi, berpotensi menciptakan kebingungan di kalangan mahasiswa yang berupaya menjaga kualitas tulisan baku.
“Kami mendengar dan mencermati aspirasi tersebut. Kami memahami bahwa ini situasi yang sulit atau dilematis bagi rekan-rekan mahasiswa. Di satu sisi ingin menulis rapi sesuai kaidah, di sisi lain terbentur sistem deteksi. Keluhan mengenai ‘standar ganda’ ini sudah masuk dalam radar perhatian kami. Apa lagi saat ini kami mengakui sistem deteksi AI milik UT kadang mengalami error,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Ketua SALUT HMPTI UT Bandar Lampung berkomitmen untuk tidak membiarkan keluhan ini menguap. Ia menjamin bahwa SALUT akan menjalankan fungsinya sebagai jembatan komunikasi antara mahasiswa dan pemangku kebijakan.
“Terkait keluhan ambang batas skor AI yang menjadi polemik ini, kami akan segera sampaikan secara resmi kepada pihak Akademik UT Bandar Lampung (UPBJJ). Kami akan meneruskan data dan aspirasi ini agar menjadi catatan evaluasi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tujuan akhir dari langkah ini adalah agar permasalahan tersebut dapat dibawa ke tingkat yang lebih tinggi.
“Harapan kami, setelah diterima oleh UT Bandar Lampung, isu ini dapat ditindaklanjuti untuk kemudian dieskalasi atau disampaikan ke UT Pusat di Tangerang Selatan. Karena regulasi ini bersifat nasional, maka solusinya pun harus datang dari kebijakan pusat. Tugas kami mengawal agar suara mahasiswa Lampung terdengar sampai ke sana,” pungkasnya.
Pernyataan ini memberikan sedikit angin segar bagi mahasiswa di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Meskipun perubahan kebijakan mungkin tidak terjadi dalam semalam, adanya komitmen untuk membuka jalur dialog birokrasi diharapkan dapat memicu tinjauan ulang terhadap mekanisme penilaian karya ilmiah di masa mendatang.(Handri)
