Banjar Agung Tulang Bawang, Lensa Media – Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) Berlian Tunggal Warga 01 kembali berada di pusaran polemik. Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang kali menuai kontroversi ini kini diterpa dugaan pelanggaran lingkungan serius. Berdasarkan investigasi terbaru, fasilitas ini diduga kuat beroperasi tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta membuang limbah operasional langsung ke anak sungai.
Legalitas Diragukan: SLHS Diduga Belum Kantong
Berdasarkan investigasi tim Lensa Media di lapangan pada Selasa (17/03/2026), legalitas kesehatan dapur SPPG Berlian 01 kini dipertanyakan. Dugaan ketiadaan SLHS ini diperkuat oleh pernyataan Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) beberapa waktu lalu.
Dalam keterangannya, Wabup mengungkap bahwa dari enam SPPG yang beroperasi di Kecamatan Banjar Agung, baru tiga yang memenuhi syarat sertifikasi. Penelusuran Lensa Media mengonfirmasi bahwa SPPG Berlian Tunggal Warga 01 masuk dalam daftar fasilitas yang hingga kini belum mengantongi sertifikasi tersebut. Kondisi ini memicu keraguan publik mengenai jaminan standar kebersihan dan keamanan pangan yang diproduksi untuk ribuan siswa.
Investigasi Lapangan: Aliran Limbah Tanpa IPAL Cemari Anak Sungai
Temuan paling krusial dalam investigasi Lensa Media di lokasi mengungkap praktik pengolahan limbah yang jauh dari standar lingkungan. Tim menemukan fakta bahwa air limbah yang tidak melalui proses penyaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dialirkan langsung ke anak sungai yang berada tepat di belakang dapur MBG tersebut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran warga sekitar akan terjadinya pencemaran lingkungan jangka panjang.
“Kami sangat keberatan karena limbahnya tidak melalui penyaringan IPAL. Saat ini memang bau limbahnya tidak terlalu menyengat karena selama Ramadhan menunya hanya menu keringan (aktivitas masak sedikit), tapi aliran langsung ke anak sungai itu jelas merugikan,” ungkap salah seorang narasumber warga setempat kepada Lensa Media.
Rapor Merah Pengelolaan: Dari Mark-Up Hingga Hilangnya Transparansi
Sorotan terhadap SPPG Berlian Tunggal Warga 01 ini bukan tanpa alasan. Dapur ini memiliki rekam jejak panjang dalam menuai kontroversi. Sebelumnya, pengelola sempat viral dan dihujat warga net karena mematok harga satu butir onde-onde sebesar Rp 2.200, yang kemudian populer dengan julukan “Onde-Onde Sultan”.
Tak hanya itu, SPPG ini juga sempat memancing kemarahan publik saat mendistribusikan paket MBG tanpa label informasi gizi dan rincian harga. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya sistematis untuk menghindari pengawasan publik setelah indikasi penggelembungan harga (mark-up) mulai terbongkar di media sosial.
Desakan Audit Total: Program Nasional Jangan Jadi Ajang Pelanggaran
Menanggapi rentetan “rapor merah” yang tak kunjung usai, masyarakat mendesak Pemerintah Daerah dan instansi teknis terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap SPPG Berlian Tunggal Warga 01. Program MBG sebagai program strategis nasional tidak boleh dikelola dengan cara-cara yang mengabaikan regulasi kesehatan lingkungan dan transparansi anggaran.
Publik menanti tindakan tegas dari otoritas terkait untuk memastikan setiap unit layanan memiliki standar operasional yang jelas, mulai dari kelengkapan dokumen SLHS hingga sistem IPAL yang tidak mencemari anak sungai.
Sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 11 serta Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait yang ingin memberikan Hak Jawab maupun Klarifikasi atas pemberitaan ini guna memastikan akurasi dan transparansi informasi bagi masyarakat.(HANDRI)
