Pringsewu,www.lensamedia.net kejaksaan negeri pringsewu terus melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait secara maraton terkait dugaan Mark -up pengadaan alat prokes dalam kegiatan Pilkakon serentak tahun 2022 di 19 pekon yang ada di kabupaten Pringsewu.
Sejumlah Pihak yang dipangil untuk dimintai keterangan berdasarkan surat perintah operasi intelijen Kajari nomor : SP-OPS-08/L.8.20/Dek.1/07/2022 tanggal 1 Juli 2022.
Hari ini kita memintai keterangan terhadap pihak-pihak, salah satunya berinisial BH yang saat ini masih dilakukan dalam proses pemeriksaan. Jadi hasil dari dokumen yang kami terima dari Pekon Nusawungu, BH ini menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP), sedangkan dari Penyedia CV. Farah Anantari tidak pernah merasa tandatangan BKP tersebut,” beber Median, saat jumpa pers di Kantor Kejari Pringsewu, Kamis 14/7/2022
Median memaparkan, munculnya nama BH berdasarkan hasil pemeriksaan dari beberapa Perangkat Pekon, penyedia dari CV. Farah serta dari hasil pemeriksaan NH.
Tak hanya itu, Bidang Intelejen Kejari Pringsewu sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) orang untuk dimintai keterangan serta Dugaan lainnya adalah soal mark-up anggaran yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan penyedia,
“Selain keterangan dari beberapa perangkat Pekon dan Penyedia, nama BH juga disebut dari pemeriksaan NH. muncul juga nama-nama lainya yaitu, BRN, IY, SHN, dan SPR, yang di agendakan besok hari Jum’at (15/7/22) untuk dimintai keterangan,” tambahnya.
Masih kata Median, minggu depan juga akan melakukan pemanggilan terhadap 19 Kepala Pekon yang telah menerima dana hibah dalam penyelenggaraan Pilkakon serentak Tahun 2022.
“Kita akan terus melakukan pemeriksaan dan juga minggu depan kita akan panggil 19 Kepala Pekon yang menerima dana hibah, yang mana pengadaan alat prokes ini bersumber dari dana tersebut,”singkatnya…(*)
