Tulang Bawang, Lensa Media – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sepanjang Jalur Lintas Timur Sumatera kini seolah hanya menjadi monumen antrean. Berdasarkan pantauan lapangan pada Rabu pagi (14/01/2026), pemandangan memprihatinkan terlihat di SPBU Unit 2 Kecamatan Banjar Agung dan SPBU Unit 1 Kecamatan Banjar Margo, Tulang Bawang. Ribuan liter BBM subsidi setiap harinya menguap dengan cepat, menyisakan deretan kendaraan yang mengular hingga memakan badan jalan.
Mandulnya Implementasi Undang-Undang
Padahal, secara legal-formal, penyaluran BBM bersubsidi telah dibentengi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Perpres No. 191 Tahun 2014. Regulasi ini mengamanatkan bahwa subsidi adalah hak rakyat kecil dan urat nadi logistik nasional. Namun, realitas di Unit 1 dan Unit 2 menunjukkan adanya jarak yang lebar antara teks undang-undang dengan implementasi di lapangan. Pengawasan yang seharusnya ketat dari BPH Migas dan Pertamina patut dipertanyakan efektivitasnya ketika kelangkaan menjadi menu harian.
Agus: “Kami Seperti Pengemis di Jalan Sendiri”
Agus, seorang sopir ekspedisi Jawa–Sumatera yang sudah puluhan tahun melintasi jalur ini, tak mampu menyembunyikan amarahnya. Baginya, antrean Bio Solar bukan lagi sekadar hambatan, melainkan sabotase terhadap waktu dan nafkahnya.
”Hampir setiap saat kami harus antre berjam-jam. Ini bukan lagi soal volume kendaraan, tapi ada yang salah dengan distribusinya. Kami yang membawa barang logistik penting seolah dijadikan pengemis hanya untuk mendapatkan Solar subsidi. Waktu kami habis di parkiran SPBU, sementara biaya operasional terus mencekik,” tegas Agus saat ditemui di tengah kepulan asap knalpot antrean SPBU Unit 2.
Yadi: Pertalite Pun “Sekarat” dan Penuh Ketidakpastian
Keresahan serupa juga dialami oleh pengguna kendaraan roda empat berukuran kecil. Yadi, seorang sopir minibus yang setiap harinya bergantung pada bahan bakar jenis Pertalite, mengeluhkan sistem antrean yang seolah tanpa ujung di SPBU Unit 2 Banjar Banjar Agung.
”Setiap mau ngisi BBM subsidi jenis Pertalite, saya harus mengantre lama sekali. Ini bukan lagi sekadar mengantre, tapi buang-buang waktu produktif kami. Kami heran, di tengah klaim pasokan aman, kenapa kenyataannya di setiap SPBU kami harus bertarung dengan waktu seperti ini?” cetus Yadi dengan nada kritis.
Dugaan Kebocoran Industri: Rahasia Umum yang Terabaikan?
Secara kritis, publik patut bertanya: Mengapa dengan jumlah SPBU yang cukup banyak di Tulang Bawang, stok BBM subsidi justru sering habis di pagi hari? Dugaan adanya “rembesan” atau kebocoran stok ke sektor industri besar di wilayah Lampung dan sekitarnya menguat. Disparitas harga yang mencolok antara BBM subsidi dan industri diduga menjadi magnet bagi para spekulan untuk bermain mata dengan oknum di lapangan. Selama pengawasan hanya bersifat administratif di balik meja, selama itu pula subsidi akan terus salah sasaran.
Desakan untuk Pemerintah: Jangan Hanya Menonton!
Kondisi di Unit 1 dan Unit 2 adalah potret kecil dari kegagalan manajemen distribusi energi di jalur vital nasional. Pemerintah dan Pertamina tidak boleh lagi hanya melempar alasan “kuota terbatas” atau “kenaikan volume kendaraan”.
Pihak berwenang harus berani melakukan audit investigatif terhadap setiap liter BBM yang keluar dari dispenser SPBU di wilayah Tulang Bawang. Harapan masyarakat sederhana namun mendalam: kembalikan fungsi SPBU sebagai pelayan publik, bukan lahan subur bagi para pemburu rente. Penertiban antrean dan transparansi stok harus menjadi prioritas utama sebelum jalur lintas ini benar-benar lumpuh oleh egoisme sektor industri yang mencuri jatah rakyat.(HANDRI)
