Bandarlampung, lensamedia.net – Humas Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (21/07) Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri melantik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di Ballroom Novotel Bandar Lampung. Tim yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, dan akademisi ini akan bertugas untuk mengevaluasi dan mengindentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah serta merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah.
Diinformasikan oleh Karo Humas dan Protokol Bayana, dalam sambutannya Wakil Gubernur mengatakan “Ketersediaan akses keuangan di daerah akan membuat masyarakat Lampung lebih mudah dalam mengenal produk dan layanan jasa keuangan termasuk melakukan kegiatan investasi untuk tujuan pendidikan dan kesehatan. Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah maka diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata hingga pelosok desa, lebih partisipatif dan inklusif. Sehingga nantinya diharapkan tidak hanya penduduk yang berdomisili di kota Bandar Lampung saja yang dapat memiliki akses keuangan yang luas tapi diharapkan juga di beberapa daerah Kabupaten, Kecamatan hingga pedesaan terpencil yang ada di wilayah Provinsi Lampung dapat mengakses produk dan jasa keuangan dengan baik”, ungkapnya.
Ditambahkan oleh Bachtiar Basri “Ketersediaan layanan jasa keuangan khususnya yang berskala mikro akan membantu masyarakat ekonomi menengah bawah dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan produk keuangan seperti kredit usaha berskala mikro atau tabungan untuk berinvestasi dalam bentuk asset produktif. Diharapkan dengan terbentuknya tim kerja ini dapat mempermudah koordinasi antar instansi ataupun lembaga untuk meningkatkan komitmen pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hokum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengolahan investasi secara optimal, sehingga dapat menumbuhkan keinginan masyarakat Lampung untuk berinvestasi “ungkapnya.
Dalam penutupnya Wakil Gubernur berpesan “Saya mengharapkap komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mendorong percepatan akses di daerah dan pengawasan investasi. Karena dengan adanya komitmen inilah nantinya dapat mendukung pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi dan TPAKD menjadi lebih baik. Keberadaan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi dan TPAKD inilah nanti yang diharapkan akan mengevaluasi dan mengidentifikasi persoalan investasi ilegal, penyaluran kredit, merumuskan program keuangan dan mengkoordinasikan akses keuangan di daerah.
Dalam acara yang di hadiri Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Rahmat Waluyanto, Kepala Kepolisian Daerah Lampung Ike Edwin, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung Untung Nugroho, Kepala Kanwil Agama Provinsi Lampung Suhaili ini di adakan juga Penandatanganan komitmen bersama pembentukan Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Provinsi Lampung. (Red)
