Tanggamus, lensamedia.net – Kinerja Kepala Pekon (Kakon) Banjarsari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Gunarti dikeluhkan warganya. Pasalnya, selain diduga tidak transparan dalam pengelolaan dana desa (DD), realisasi sejumlah pembangunan juga terindikasi banyak penyimpangan.
Menurut warga Pekon Banjarsari, Edi Purwanto, kemarin (1/9) mengaku, selama ini kakon kurang terbuka dengan masyarakat dalam mengelola DD, bahkan salah satu pembangunan rabat beton sepanjang 511 meter dan satu unit gorong-gorong di dusun 2 selain tidak memiliki plang proyek pekerjaan ini diduga banyak penyimpangan.” Hampir 70 persen pembangunan rabat beton hanya menggunakan pasir dan batu (sirtu), seharusnya tidak boleh digunakan,”katanya, kemarin.
Belum lagi dalam lelang pengadaan barang dan jasa, lanjutnya tim pengelola kegiatan (TPK) tidak pernah diajak musyawarah, semua diakomodir oleh kakon. Tentunya tindakan kakon dalam mengelola DD sangat tidak benar, karena secara langsung kakon hanya memperkaya diri sendiri.” Tidak ada keterbukaan dengan masyarakat, semua diakomodir kakon. Kemudian masalah hasil pembangunan rabat beton, kami juga sangat meragukan kwalitasnya karena pekerjaannya tidak sesuai spek,” ungkap Edi.
Sementara itu, Ketua Badan Himpun Pemekonan (BHP) Pekon Banjar Sari, Jl Tobing membenarkan semua laporan masyarakat terkait Add hanya dimonopoli oleh kakon dan proyek pembangunan rabat beton maupun gorong-gorong diduga banyak penyimpangan. Untuk langkah pertama ini, kata Tobing, ia dan warga sudah melaporkan hal tersebut ke pihak Kecamatan Wonoso, kemudian rencananya akan melapor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus. “Bukan hanya monopoli DD saja maupun Mark-up pembangunan, tapi semua lembaga yang seharusnya terlibat dalam pengelolaan DD itu tidak dilibatkan, kasus inipun akan saya kawal hingga tuntas,” tegasnya.
Terpisah Kakon Banjarsari, Gunarti waktu dikonfirmasi dengan permasalahan ini, mengaku tindakannya selama ini dalam mengelola DD itu sudah benar dan tidak menyimpang dari rap desa,yang katanya monopoli DD, sy tak merasa monopoli pekerjaan, memang belum semua pembangunan diselesaikan tarmen pertama ini baru rabat beton yang dikerjakan nanti kalau dana tarmen kedua telah keluar baru gorong-gorong dan talut yang akan dikerjakan, intinya kepala pekon Banjar sari menyangkal semua yang dituduhkan kepadanya.
“Saya menyangkal semua laporan dari warga yang tidak senang kepada saya, semua tuduhan mereka itu tidak benar saya bekerja sesuai dengan rab desa,memang untuk tarmen pertama ini rabat beton yang baru diselesaikan untuk gorong-gorong dan talut nunggu dana tarmen kedua,saya tidak merasa memonopoli semua kegiatan pekon,pekerjaan pembangunan di kerjakan oleh masyarak pekon banjarsari sendiri. Saya menyadari saya menjadi kepala pekon Banjarsari ini baru setahun seandainya dalam mengelola dana DD, ada keselipan dan kesalahan yang tidak saya sadari, saya mohon maaf namanya manusia tak luput dari khilap dan salah tapi saya berjanji akan merubahnya di masa yang akan datang, makanya saya perlu dukungan dan sosial kontrol dari masyarakat Banjarsari, mau nya kalau dalam langkah saya menjalankan roda pemerintahan dipekon ini ada kesalahan menurut masyarakat banjarsari, tegur saya langsung jadi saya tahu letak kesalahan saya supaya saya bisa memperbaiki kesalahan saya itu, jangan langsung mengadu keluar, kalau permasalahan masih dianggap sepele cukuplah kita selesaikan di Pekon saja dengan cara musyawarah dan mufakat,” pungkasnya. (man)
Menurut warga Pekon Banjarsari, Edi Purwanto, kemarin (1/9) mengaku, selama ini kakon kurang terbuka dengan masyarakat dalam mengelola DD, bahkan salah satu pembangunan rabat beton sepanjang 511 meter dan satu unit gorong-gorong di dusun 2 selain tidak memiliki plang proyek pekerjaan ini diduga banyak penyimpangan.” Hampir 70 persen pembangunan rabat beton hanya menggunakan pasir dan batu (sirtu), seharusnya tidak boleh digunakan,”katanya, kemarin.
Belum lagi dalam lelang pengadaan barang dan jasa, lanjutnya tim pengelola kegiatan (TPK) tidak pernah diajak musyawarah, semua diakomodir oleh kakon. Tentunya tindakan kakon dalam mengelola DD sangat tidak benar, karena secara langsung kakon hanya memperkaya diri sendiri.” Tidak ada keterbukaan dengan masyarakat, semua diakomodir kakon. Kemudian masalah hasil pembangunan rabat beton, kami juga sangat meragukan kwalitasnya karena pekerjaannya tidak sesuai spek,” ungkap Edi.
Sementara itu, Ketua Badan Himpun Pemekonan (BHP) Pekon Banjar Sari, Jl Tobing membenarkan semua laporan masyarakat terkait Add hanya dimonopoli oleh kakon dan proyek pembangunan rabat beton maupun gorong-gorong diduga banyak penyimpangan. Untuk langkah pertama ini, kata Tobing, ia dan warga sudah melaporkan hal tersebut ke pihak Kecamatan Wonoso, kemudian rencananya akan melapor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus. “Bukan hanya monopoli DD saja maupun Mark-up pembangunan, tapi semua lembaga yang seharusnya terlibat dalam pengelolaan DD itu tidak dilibatkan, kasus inipun akan saya kawal hingga tuntas,” tegasnya.
Terpisah Kakon Banjarsari, Gunarti waktu dikonfirmasi dengan permasalahan ini, mengaku tindakannya selama ini dalam mengelola DD itu sudah benar dan tidak menyimpang dari rap desa,yang katanya monopoli DD, sy tak merasa monopoli pekerjaan, memang belum semua pembangunan diselesaikan tarmen pertama ini baru rabat beton yang dikerjakan nanti kalau dana tarmen kedua telah keluar baru gorong-gorong dan talut yang akan dikerjakan, intinya kepala pekon Banjar sari menyangkal semua yang dituduhkan kepadanya.
“Saya menyangkal semua laporan dari warga yang tidak senang kepada saya, semua tuduhan mereka itu tidak benar saya bekerja sesuai dengan rab desa,memang untuk tarmen pertama ini rabat beton yang baru diselesaikan untuk gorong-gorong dan talut nunggu dana tarmen kedua,saya tidak merasa memonopoli semua kegiatan pekon,pekerjaan pembangunan di kerjakan oleh masyarak pekon banjarsari sendiri. Saya menyadari saya menjadi kepala pekon Banjarsari ini baru setahun seandainya dalam mengelola dana DD, ada keselipan dan kesalahan yang tidak saya sadari, saya mohon maaf namanya manusia tak luput dari khilap dan salah tapi saya berjanji akan merubahnya di masa yang akan datang, makanya saya perlu dukungan dan sosial kontrol dari masyarakat Banjarsari, mau nya kalau dalam langkah saya menjalankan roda pemerintahan dipekon ini ada kesalahan menurut masyarakat banjarsari, tegur saya langsung jadi saya tahu letak kesalahan saya supaya saya bisa memperbaiki kesalahan saya itu, jangan langsung mengadu keluar, kalau permasalahan masih dianggap sepele cukuplah kita selesaikan di Pekon saja dengan cara musyawarah dan mufakat,” pungkasnya. (man)
