Lensa Media
Lampung Utara, www.lensamedia.net – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Lampura tahun 2016 melampui target Kepala Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah (DPPRD) Lampura mengatakan bahwa untuk PAD yang telah di tentukan sebesar Rp 85.859.361.892, terealisasi sebesar Rp 96.006.157.971 atau sebesar 111,81 persen. Begitu juga pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , dari target sebesar Rp 3.705.015.200, terealisasikan Rp 3.892.443.889 atau 105,6 persen.
“Karenanya tudaklah berlebihan jika pada tahun 2017 ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampura, menargetkan PAD sebesar Rp 100 miliyar, ujarnya Rabu (11/1).
Asmidi menjelaskan, capaian realisasi PAD dan PBB itu tidak lepas dari kerja keras jajarannya dan koordinasi yang di lakukan terhadap Dinas/instansi terkait. Bahkan, untuk PBB kerja keras dan koordinasi dilakukan dari mulai jajaran Kecamatan, Desa/Kelurahan , RW hingga tingkatan RT. Sebab sebanyak 208.000 wajib pajak sebagaimana yang tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), merupakan warga Lampura yang tersebar di 23 kecamatan.
” itu artinya butuh kerja sama dari semua pihak agar seluruh wajib pajak dapat melunasi PBB nya sesuai dengan SPPT. Kita juga harus bersabar, untuk kembali melakukan penagihan ulang jika wajib pajak belum bisa membayar, ” terang Asmidi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DUSPENDA).
Di terangkan Asmidi, PBB memang merupakan Pajak yang terumit. Bayangkan besaran pajak PBB yang di kelola mulai dari terendah sebesar Rp 6000 hingga nilai ratusan juta rupiah. Pajak itu harus di ambil dari wajib pajak yang jumlahnya ribuan yang tersebar hingga wilayah pedesaan tempat domisilinya. Terkadang petugas penarik pajak harus datang 2 hingga 3 kalike kediaman wajib pajak untuk melakukan penagihan. Sebab belum tentu wajib pajak ada di kediamannya saat petugas datang. Atas dasar itu, maka BPPRD Lampura menbuat trobosan dengan mempersiapkan kendaraan unit pajak keliling. Dengan begitu, jika ada wajib pajak yang ingin membayar cukup menelpon petugas lapangan maka petugas akan datang dengan menerapkan pelayanan maksimal.
” kita sudah siapkan kendaraan unit pajak keliling, kapan pun wajic pajak telpon kami akan langsung datang, ” kata dia.
lanjut Asmidi, pihaknya juga telah mempersiapkan sistem pembayaran PBB secara Online. Dengan sistem ini, wajib pajak cukup melakukan pembayaran melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Kantor Pos, atau lewat retail Alfamart. Selain memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, dengan sistem ini masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan banyak pilihan. Tidak harus ke kantor atau menunggu petugas yang datang ke kediamannya. Bahkan bagi yang telah memiliki e_banking, bisa membayar menggunakan Henpon dengan mudah. Di samping itu sistem ini akan semakin mengurangi potensi terjadinya kebocoran terhadap sektor pajak yang di tarik. Lantaran, uangnya langsung masuk secara otomatis ke kas daerah (KasDa).
” insya ALLAH tahun 2018 , sistem ini dapat berjalan, kita tengah mempersiapkan penandatanganan MOU untuk BRI, Kantor Pos, dan Alfamart, “jelasnya. Di tambahkan Asmidi, dengan trobosan yang di lakukan itu, dia meyakini perolehan PAD dan PBB Lampura kedepannya akan semakin besar. Terlebih pihaknya tengah mempersiapkan pengalihan pengelolaan parkir di RSD RIYAKUDU dan Pasar Sentral Kotabumi Kepada pihak ke-3. Dari berbagai analisa yang di lakukan, ternyata hasil yang di peroleh jika lahan parkir di kelola pihak ke-3 akan jauh lebih besar. Selain itu, kendaraan yang terpakir akan mendapatkan Asuransi kehilangan jika kendaraan itu hilang. ” Dari hasil kajian kita di ketahui jika si serah kan pada pihak ke-3 bisa meningkat sampai 4/5 kali lipat. Pungkasnya. (Arief)
To Top
