Lampung utara, www.lensamedia.net – Angka anak putus sekolah (drop out) di kabupaten Lampung Utara (Lampura) mengalami tren penurunan. Dibanding dua tahun yang lalu angka anak putus sekolah mencapai sekitar 7 persen, sedangkan di tahun ini telah menurun menjadi 3 persen. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Lampura, Sri Widodo usai memimpin upacara Hardiknas di halaman pemkab setempat (2/5).
Menurut dia, pendidikan merupakan elemen utama yang harus dibenahi untuk pengentasan kemiskinan. Jadi pemkab setempat sangat konsen akan peningkatan dan perbaikan kualitas dunia pendidikan. ” Pendidikan dasar merupakan merupakan pondasi dasar terbentuknya kualitas SDM ke depan. Pendidikan yang rendah mencerminkan tingkat kesejahteraan yang rendah pula,” kata Widodo.
Terkait banyaknya bangunan sekolahan yang sudah tidak layak lagi. Ketua DPD Hanura Lampung ini mengatakan, pemerintah daerah sudah berupaya maksimal untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolahan hanya saja semuanya memerlukan tahapan dan proses. ” Tercatat ada sekitar 850 unit sekolah yang mengalami kerusakan baik, ringan, sedang dan berat. Kita telah melakukan perbaikan-perbaikan tetapi tidak semuanya bisa tercover karena keterbatasan anggaran. Tapi kita tetap upayakan karena semua butuh tahapan dan proses. Untuk saat ini baru sekitar 200 unit sekolah yang telah diperbaiki,” terang dia.
Tidak hanya sebatas infrastruktur pendidikan, lanjut dia, pemkab melalui Dinas Pendidikan juga bamyak mengalokasikan dana untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar (guru). “Kualitas dan peningkatan kualitas guru juga menjadi prioritas melalui workshop, seminar dan pelatihan. Tentang juga dibarengi dengan kesejahteraan para guru baik berupa dana sertifikasi dan lainnya,” ujarnya.
Prihal ditariknya kewenangan pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi. Widodo yang didampingi Kadisdik, Suwandi mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat. ” Ya kita terus mensosialisasikannya kepala masyarakat bahwa pendidikan gratis hanya sampai tingkat SMP, karena SMA/SMK sudah menjadi kewenangan provinsi. Akan tetapi kita juga menghimbau kepada Pemprov agar kebijakan sekolah gratis untuk SMA/SMK bisa dilaksanakan,” pungkasnya. (Arief/Khoiril)
