Lampung, Lensa Media – Pemerintah Provinsi Lampung resmi menganggarkan Rp10 miliar untuk perbaikan total Jalan Pattimura, Metro Utara. Namun, gerak cepat Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Kota Metro ini justru memicu tanya bagi warga di pelosok, khususnya di Kecamatan Rawa Pitu, Tulang Bawang, yang merasa dianaktirikan dalam pemerataan infrastruktur.
Kepastian perbaikan ruas vital penghubung Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur yang akrab disapa Mirza saat meninjau lokasi pada Senin (23/2/2026). Didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), M. Taufiqullah, Mirza menegaskan bahwa proyek rigid beton akan dimulai segera setelah Lebaran 2026.
“Kita anggarkan Rp10 miliar. InsyaAllah rencananya akan kita perbaiki berupa rigid beton, nanti sehabis Lebaran ini,” tegas Mirza di sela-sela peninjauan.
Dalam analisanya, Mirza menyoroti buruknya sistem drainase sebagai penyebab utama kerusakan jalan yang menahun tersebut. Ia menilai, meski sudah pernah diperbaiki, air yang tersumbat menyebabkan genangan yang merusak struktur jalan dari bawah.
“Drainase yang buruk pasti jalannya buruk. Tapi di bagian drainase yang masih baik, jalannya tidak buruk,” ujarnya.
Penggunaan rigid beton dipilih sebagai solusi jangka panjang agar jalan lebih tahan terhadap beban kendaraan berat dan genangan air dibandingkan aspal konvensional.
Kontras Pembangunan: Rawa Pitu Kapan?
Di tengah kabar segar bagi warga Metro, narasi “tebang pilih” mulai mencuat. Jika Metro mendapatkan kepastian anggaran miliaran rupiah dengan konstruksi beton kelas satu, nasib berbeda dialami warga di Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang.
Hingga saat ini, para guru dan siswa di Rawa Pitu masih harus “berperang” dengan kubangan lumpur setiap kali berangkat sekolah. Kontras ini terasa menyakitkan; di satu sisi ada jalan kota yang segera dibeton, di sisi lain ada jalan urat nadi pendidikan di pelosok yang dibiarkan hancur lebur tanpa kepastian.
Publik kini mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung mengenai pemerataan pembangunan. Mengapa anggaran miliaran bisa cair dengan cepat untuk wilayah perkotaan, sementara jeritan warga Rawa Pitu yang berjibaku dengan lumpur seolah hanya menjadi angin lalu?
Menanti Keadilan Infrastruktur
Gubernur Mirza memang meminta Pemerintah Kota Metro mengedukasi masyarakat untuk menjaga drainase. Namun, bagi masyarakat Rawa Pitu, edukasi bukan prioritas utama saat ini—yang mereka butuhkan adalah kehadiran alat berat dan hamparan beton yang sama seperti yang dijanjikan di Jalan Pattimura.
Masyarakat Lampung kini menunggu, apakah kepemimpinan Mirza akan benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Lampung, ataukah pembangunan hanya akan terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang “terlihat” saja?(Handri)
