Pringsewu,www.lensamedia.net – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Covid – 19 di Kabupaten Pringsewu perlu pengawasan dari masyarakat agar tidak terjadi Mal administrasi dan salah sasaran.
Berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017, Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut.
Termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
Potensi Mal administrasi yang dapat timbul pada BLT Dana Desa antara lain : penyimpangan prosedur, permintaan Imbalan, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, tidak memberikan layanan.
Dikatakan Anton Subagio Anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Golkar dirinya meminta agar penerima bantuan diberikan tanda supaya tidak terjadi tumpang tindih. Sabtu (9/05/20).
” Kami meminta agar penerima BLT, PKH, wajib rumahnya di tandai dengan Cat yang tertulis ‘ Warga Pra sejahtera, penerima BLT, hal ini agar proses monitoring dan evaluasi berjalan,” ucapnya.
Kabupaten Pringsewu banyak kelemahan dalam pendataan dan updet data yang sering menjadi persoalan, sehinga masyarakat yang seharusnya dapat, sudah diusulkan ternyata pada hasil input tidak keluar nama yang diusulkan.
” Penandaan wajib bagi pekon, modalnya hanya pilok, dan kertas kalau ini dilakukan tidak ada tumpang tindih, dan semua pihak dapat mengevaluasi sebagai wujud transparansi dalam sebuah program. Jangan menunggu dari dinas sosial tentunya saat nya pekon mulai berbenah agar tidak selalu menjadi perdebatan dan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat, ” tutupnya…(yud)
