Lampung Utara, Lensamedia.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menggelar Rapat Paripurna Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun Anggaran 2021, Senin 13 Juni 2022.
Rapat hanya dihadiri oleh 27 orang dan sebanyak 18 orang tidak hadir, namun rapat Paripurna tetap dilanjutkan. Hal tersebut berdasarkan interupsi Nurdin Habim dari Fraksi Partai Golkar.
“Saya teringat bahwa LKPj ini adalah memberi catatan pada pemerintahan Bupati, kalau rapat tidak dilanjutkan artinya LKPj diterima tanpa adanyaa catatan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Romli ketua DPRD Lampura memutuskan skorsing 2×15 menit untuk rapat bersama pimpinan fraksi, dan pada pukul 11.00 WIB rapat kembali dilanjutkan.
Pada kesempatan yang sama Tabrani Rajab, selaku juru bicara panitia khusus LKPj Lampura membacakan catatan kinerja Bupati Lampura tahun 2021 dari berbagai aspek.
“Pansus melihat hasil penyelenggaran pemerintahan daerah dari aspek penyelenggaran Pemerintah Daerah, lalu tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran, lalu kebijakan kepala daerah,” papar Tabrani.
Lebih lanjut dijelaskannya, LKPj anggaran tahun 2021 terdapat beberapa kelemahan, seperti sedikitnya narasi yang menyebabkan sulitnya pansus dalam penilaian.
“Pertama tidak dilampirkan Piagam Penghargaan sehingga bisa dibilang tanpa Prestasi, kedua tidak ada buku ringkasan LKPj untuk memudahkan pemahaman, ketiga merekomendasikan table pencapaian Bupati”.ujarnya.
Dia juga mengatakan, DPRD juga menyoroti masalah kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Lampura, selain itu juga pansus menyoroti menurunya angka investasi, serta untuk Pendidikan DPRD merekomendasikan menambah tenaga honor untuk Paud, TK, SD, yang masih sangat rendah, dibidang kesehatan DPRD menyoroti tingginya angka kemantian ibu dalam persalinan disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur yang belum memadai, dan DPRD juga menyoroti jalan yang berlubang, serta merekomendasikan penambahan anggaran untuk beberapa wilayah Lampung Utara.(Tr)
