Tulang Bawang, Lensa Media – Kualitas pekerjaan infrastruktur jalan di Kabupaten Tulang Bawang kembali menjadi sorotan tajam. Meski menyedot anggaran hingga miliaran rupiah dari APBD Tahun 2025, proyek rekonstruksi jalan di Kampung Moris Jaya dan ruas Tri Dharma Wirajaya, Kecamatan Banjar Agung, ditemukan mengalami kerusakan struktural sesaat setelah proses Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional Hand Over – PHO).
Berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan tim Lensa Media pada Rabu (07/01/2026) pagi, ditemukan indikasi kuat adanya penyimpangan spesifikasi teknis yang diduga dilakukan oleh pihak rekanan dan terkesan dibiarkan oleh pihak pengawas.
Temuan Fatal di Lapangan
Pantauan langsung di Kampung Moris Jaya pagi tadi menunjukkan proyek yang dikerjakan oleh CV. Berdikari Reksa Mandiri dengan nilai pagu mencapai Rp8,4 Miliar tersebut tidak memasang papan informasi proyek di lokasi pengerjaan. Secara teknis, perkerasan kaku (rigid pavement) pada bahu jalan selebar 60 cm ditemukan mengalami retak melintang tidak beraturan (random cracking) yang masif di banyak titik.
Retakan tersebut bukan sekadar cacat estetika, melainkan patah struktural tembus dasar (full-depth crack). Hal ini diduga kuat akibat pengabaian prosedur Saw Cut (pemotongan sambungan beton) yang seharusnya dilakukan antara 6 hingga 12 jam pasca-pengecoran sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2) yang juga menjadi acuan standar pengerjaan tahun 2024/2025.
Selain itu, pada bagian beton yang patah, secara visual tidak ditemukan adanya besi pengikat (tie bars) maupun tulangan yang seharusnya berfungsi menjaga stabilitas pelat beton, terutama mengingat jalur tersebut merupakan akses utama truk bermuatan berat.
Indikasi Maladministrasi dan Pengabaian Standar Teknik
Pengamatan di lokasi kedua pagi tadi, yakni proyek pemeliharaan berkala ruas jalan Tri Dharma Wirajaya, proyek ini dikerjakan oleh CV. Karya Pakarannu dengan nilai kontrak Rp 2.036.467.946,61, juga menunjukkan pola kerusakan serupa. Beberapa poin kegagalan teknis yang berhasil dirangkum meliputi:
- Kegagalan Lantai Kerja: Terlihat penggunaan plastik membran (polyethylene sheet) yang robek dan tidak rapi, sehingga air semen terserap tanah dasar yang berisiko menurunkan kuat tekan beton (Compressive Strength).
- Dugaan Mutu Beton Rendah: Tepi beton tampak keropos (honeycomb) dan terjadi segregasi material, yang mengindikasikan kurangnya pemadatan (vibrasi) atau kualitas campuran yang tidak memenuhi standar mutu minimal (K-250/K-300).
- Ancaman terhadap Jalan Hotmix: Kerusakan pada bahu jalan beton ini dipastikan akan mempercepat kerusakan badan jalan hotmix yang berada tepat di sampingnya karena hilangnya dukungan lateral dan potensi intrusi air hujan ke lapisan fondasi jalan.
Sikap Bungkam Dinas PUPR Tulang Bawang
Menanggapi temuan lapangan pagi tadi, wartawan Lensa Media telah melayangkan konfirmasi tertulis secara resmi melalui pesan elektronik kepada Kepala Dinas, Sekretaris, hingga Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang.
Dalam konfirmasi tersebut, Lensa Media mempertanyakan dasar kelayakan Tim PHO dalam meloloskan pekerjaan yang memiliki cacat mutu struktural serta dugaan adanya Maladministrasi dalam proses pengawasan dan serah terima proyek. Namun, hingga batas waktu (deadline) yang diberikan berakhir, pihak Dinas PUPR Tulang Bawang tidak memberikan tanggapan sedikit pun meskipun pesan terpantau telah terkirim.
Lemahnya Pengawasan dan Potensi Kerugian Negara
Terjadinya kegagalan pada kostruksi ini diduga karena lemahnya fungsi kontrol dari Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pembiaran terhadap pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Bina Marga ini berpotensi merugikan keuangan daerah, mengingat umur rencana jalan dipastikan tidak akan tercapai.
Sesuai aturan, pihak rekanan masih terikat dalam Masa Pemeliharaan dan diwajibkan melakukan pembongkaran serta perbaikan ulang pada segmen yang rusak secara struktural. Lensa Media akan terus mengawal perkembangan proyek ini dan berencana melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait, termasuk melaporkan dugaan maladministrasi ini ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung jika tidak ada tindak lanjut nyata. (Handri)
