Lampung Barat, lensamedia.net – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar rapat kerja, kemarin Senin, (1/7) bersama dengan masing-masing mitra kerja yang digelar diruang kerja komisi I, II dan III.
SW. Sundari ketua Komisi III mengatakan, rapat Hering tersebut guna membahas keluhan masyarakat yang sampai di telinga para wakil rakyat ini. Seperti halnya belum lama ini pemungutan yang terjadi di SMA Sumberjaya, pemungutan biaya Komite oleh tim komite sekolah seyogyanya pemungutan tersebut akan memberatkan pihak keluarga yang kurang mampu.
Sebab dirinya Sundari, langsung terjun kesekolah tersebut belum lama ini setelah mendengar pemungutan Komite sekolah kepada pihak siswa-siswi. “Kenapa atau apa sebabnya tim komite sekolah melakukan hal terssebut”, ucap ketua fraksi Demokrat tersebut.
Terus dia, anggota Komisi III selaku mitra kerja telah membahas hal tersebut dan hasilnya yakni untuk tahun mendatang tidak akan diulangi kembali. Terkait dana yang telah masuk kepihak komite itu akan di gunakan sesuai kebutahan sekolah seperti korsi, meja dan perbaikan ruang kelas yang sudah layak unuk diperbaiki.
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Nukman mengatakan, memang benar pemungutan itu dilakukan kepada siswa/siswi SMA Sumberjaya namun semua itu dilakukan pihak Komite karena ada alasan. Setelah dirinya memanggil Ketua Komite, pihaknya baru mengetahui apa alasan tim komite melakukan hiuran untuk siswa/siswi pasalnya hal tersebut untuk perbaikan kursi, meja dan ruang kelas yang tidak layak lagi digunakan atau ditempati oleh siswa/siswi tersebut.
“anggaran yang ada dari Pemerintah Kabupaten belum cukup untuk memaksimalkan kondisi sekolah utamanya yang ada di SMA Sumberjaya,” jelas Nukman.
Dilain pihak, Komisi II, Sugeng Hari kinaryo Adi juga mengatakan, pihaknya mengharapkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Lambar untuk pembangunan jalan di Kecamatan Suoh dan Bandarnegeri Suoh tidak terputus-putus sebab pihaknya melihat beberapa tahun ini pembangunan jalan rigit beton atau pengaspalan terputs-putus.
Seperti pembangunan jalan rigit beton yang ada di Kecamatan Suoh dilakukan sepanjang 200 meter, lalu kembali dibanguan 200 meter namun berjarak dari pembangunan awal berkisar 300 meter. Menurutnya, hal itu kurang memuaskan sebab jalan tersebut terputus-putus.
“Saya pribadi bukan tidak puas hasil jalan tersebut namun ketidak puasan saya kenapa harus terputus-putus,” ucap Sugeng.
B. Doni Kurniawan juga mengatan, jangankan untuk di Kecamatan Suoh atau Bandarnegeri Suoh, untuk daerah ibu kota liwa saja seperti halnya di jalur Way Mengaku-Liwa tepatnya di gang Garpu beberapa meter jalan tersebut masih berlubang dan dipenuhi genangan air kotor.
Menurutnya jalan tersebut sudah padat penduduk dan itu termasuk jalan ibu kota Liwa (Kota Kecil), “Saya harap DPU bisa mengusulkan segera perbaikan jalan tersebut agar tidak terlihat berlobang atau becek,” terang Doni.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DPU Ansari angkat bicara, memang lebih baiknya pembangunan jalan rigit beton tidak terputus-putus atau tidak berjarak tetapi disebabkan anggaran yang tidak mencukupi disebabkan pembangunan harus diutamakan yang sudah rusak parah.
“Untuk kedepan akan dicoba diusulkan jika anggran memang mendukung, kita berdoa saja,” pungkasnya. (trs)
