Tulang Bawang, Lensa Media — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas oleh pemerintah pusat sebagai instrumen strategis untuk mencetak generasi emas bangsa yang sehat dan cerdas. Namun sayang, di tingkat akar rumput, niat mulia ini rentan dikhianati oleh praktik pragmatis oknum pengelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).
Di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung, pengawasan terhadap pihak pelaksana program ini patut dipertanyakan. Bukannya menyajikan nutrisi maksimal, anggaran yang bersumber dari uang rakyat diduga kuat justru “disunat” demi mempertebal margin keuntungan pihak pengelola. Ketidakterbukaan rincian anggaran, pemotongan porsi, hingga kualitas makanan yang jauh dari kata layak menjadi indikasi kuat bahwa perut anak-anak bangsa masih dipandang sebagai komoditas bisnis semata. Keselamatan dan gizi anak seolah dikesampingkan di balik tameng klaim “sukarelawan”.
Dugaan miris ini perlahan terkuak dari jerit pelan seorang wali murid di MI Miftahul Jannah, Jalan Perintis, Kampung DWT Jaya, Kecamatan Banjar Agung.
Manipulasi Porsi: Beda Foto di Media Sosial, Beda Kenyataan di Lapangan
Pada Minggu (01/03/2026), wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan anaknya di sekolah tersebut, akhirnya berani bersuara membongkar dugaan manipulasi dan buruknya kualitas pelayanan dari pihak SPPG Tri Tunggal Jaya Banjar Agung, yang berada di bawah naungan Yayasan Siger Anugerah Nusantara Abadi.
Melalui pesan messenger kepada jurnalis Lensa Media, narasumber membeberkan sejumlah kejanggalan yang sangat merugikan hak gizi anak-anak. Salah satu temuan paling mencolok terjadi pada menu hari Senin (24/02/2026).
”Di akun TikTok milik SPPG, mereka mengunggah rincian menu. Tapi praktiknya di lapangan, porsi kecil yang seharusnya mendapat dua macam lauk (seperti di foto), nyatanya hanya diberikan satu macam. Ke mana perginya jatah lauk yang satu lagi?” keluhnya menyoroti dugaan pihak SPPG mengambil keuntungan lebih besar dengan mengurangi hak porsi lauk siswa.
Menu “Keringan” yang Monoton dan Temuan Buah Busuk
Selain pemotongan porsi, kualitas menu harian, khususnya pada hari Sabtu yang berisi “menu keringan”, juga dinilai jauh dari standar kelayakan dan gizi. Setiap Sabtu, siswa selalu disodorkan menu monoton yang tidak pernah diganti: roti, susu, dan satu buah salak. Parahnya, buah salak yang diberikan ditaksir harganya sangat murah di pasaran (tidak mungkin mencapai seribu rupiah per bijinya), dan beberapa kali siswa kedapatan menerima buah dalam kondisi busuk.
“Kalau rotinya tidak ada yang jamuran, tapi kalau buahnya memang beberapa kali pernah busuk. Saya tidak selalu foto, selalu langsung dibuang saja,” jelasnya.
Mirisnya lagi, penyaluran menu keringan ini dilakukan tanpa Standar Operasional Prosedur (SOP) pengemasan yang manusiawi. Pihak SPPG tidak memberikan wadah. Makanan dari dapur dikirim hanya menggunakan totebag lalu dibongkar begitu saja, sehingga anak-anak terpaksa harus membawa kantong plastik sendiri dari rumah setiap kali menerima menu keringan.
Sekolah Kecil Jadi Sasaran, Dewan Guru Mulai Lelah Komplain
Aksi “sunat gizi” dan pelayanan asal-asalan ini diduga berani dipertahankan oleh pengelola dapur karena MI Miftahul Jannah (yang berlokasi di samping Pempek Leo) bukanlah sekolah besar dengan suara mayoritas yang nyaring.
“Dapur ini merasa aman karena tidak ada wali murid atau pihak sekolah yang berani bersuara (up). Kita ini bukan sekolahan besar seperti Cendikia. Wali murid hanya berani ngedumel di belakang, kok kayak gini terus. Dewan gurunya saja sudah lelah komplain, ujung-ujungnya membiarkan saja,” tambah narasumber.
Ia mengaku awalnya malas mempermasalahkan hal ini karena setiap kali ada perbaikan, kebiasaan buruk itu selalu terulang. Namun, ia kini sadar bahwa jika didiamkan, hal ini tidak akan pernah berubah.
Tidak hanya soal kualitas dan porsi, narasumber juga mengungkap rekam jejak keterlambatan SPPG pada masa liburan semester 1 akhir tahun lalu. Pada 29 Desember 2025, pihak dapur tiba-tiba mengirimkan informasi mendadak di siang hari kepada siswa untuk mengambil menu “rapelan” keringan dengan alasan anggaran belum turun. Meskipun akhirnya diberikan, penyaluran tersebut tetap terhitung sangat terlambat.
Desakan Transparansi Anggaran dan Kepatuhan Terhadap SOP
Melihat rentetan kejanggalan yang terus berulang ini, sang wali murid menuntut adanya transparansi terbuka dari pihak SPPG terkait segala anggaran dan rinciannya.
“Pesan kami, tolonglah pihak SPPG benar-benar terbuka. Ini urusannya dengan nasib anak-anak bangsa. Untuk mempersiapkan menu harian, tolong benar-benar disortir, diperhatikan layak konsumsi atau tidak. Menunya diganti jangan itu-itu saja. Kami paham tidak mudah mengurus ribuan porsi, tapi kan harus sesuai SOP. Lagipula yang kerja juga relawan dengan gaji yang tidak kecil. Harapannya, menu yang diberikan benar-benar bergizi sesuai namanya (Makan Bergizi Gratis), dan jangan lagi mengambil untung dari jumlah anggaran yang sudah ditentukan!” tegasnya.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Lensa Media masih berupaya menghubungi dan mengonfirmasi pihak pengelola SPPG Tri Tunggal Jaya Banjar Agung serta Yayasan Siger Anugerah Nusantara Abadi terkait dugaan pemotongan porsi dan sajian makanan tak layak tersebut.(Handri)
