Banjar Agung Tulang Bawang, Lensa Media — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi standar mutu nasional bagi kesehatan generasi mendatang, kini justru dibenturkan pada alasan-alasan teknis dan administratif yang terkesan mengaburkan esensi tanggung jawab pengawasan harian.
Menanggapi gelombang kritik terkait buruknya kualitas dan dugaan pemotongan porsi di MI Miftahul Jannah, Kepala Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), Ultifa Azmi Nurwahida, memberikan pembelaan yang justru mengungkap celah besar dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) internalnya sendiri. Dalam keterangannya melalui pesan whatsapp kepada Lensa Media pada Senin (02/03/2026), Ultifa berdalih bahwa perbedaan porsi yang sempat viral hanyalah masalah perbedaan dokumentasi, di mana foto yang beredar sebelumnya diklaim sebagai menu Posyandu yang dirapel selama dua hari, sedangkan foto lainnya adalah menu harian siswa yang murni dibagikan per hari (bukan rapelan).
Pembelaan ‘Salah Kemas’ dan Prosedur Komplain yang Reaktif
Namun, ketidaksesuaian jumlah lauk di lapangan yang dikeluhkan wali murid hanya dijawab dengan rasa heran oleh pihak pengelola. Ultifa menegaskan bahwa apa yang diunggah di akun TikTok adalah menu yang dibagikan, seraya melempar tanggung jawab pengawasan kepada pihak sekolah jika terjadi kekurangan di piring siswa.
“Jika pun ada selip saat pengemasan, bisa komplain ke pihak sekolah. Sehingga pihak sekolah bisa mengonfirmasi ke Aslap (Asisten Lapangan) dan akan kami ganti jika ada yang kurang,” ujarnya.
Pola pembelaan ini seolah menegaskan bahwa pihak dapur baru akan bergerak jika ada protes, mengabaikan kewajiban penyortiran mandiri yang ketat sebelum makanan didistribusikan ke tangan anak-anak yang tidak berdaya untuk protes.
Sikap reaktif ini juga terlihat dalam penanganan temuan buah busuk yang beberapa kali diterima siswa. Alih-alih menjamin kualitas bahan baku sejak dari gudang, Ultifa justru menyayangkan ketiadaan laporan dari pihak sekolah kepada Aslap sebagai perwakilan dapur di lapangan. “Silakan konfirmasi biar diganti. Jika dari pihak sekolah tidak ada konfirmasi ke Aslap, bagaimana pihak dapur bisa tahu dan memberi solusi?” kilahnya.
Padahal, sebagai pengelola yang dibayar untuk menyediakan gizi, sudah seharusnya pihak SPPG memastikan kelayakan konsumsi tanpa harus menunggu wali murid atau guru menjadi “tim pemeriksa” makanan busuk setiap harinya.
Evaluasi Menu Salak dan Masalah Komunikasi
Terkait menu buah salak yang dikritik monoton setiap hari Sabtu, Ultifa berkilah bahwa dapur sebenarnya menggunakan beragam buah mulai dari semangka, jeruk, anggur, kelengkeng, buah naga, melon, hingga kurma. Meski demikian, ia mengakui salak memang sering terjadwal di hari Sabtu.
“Kebetulan di hari Sabtu kami sering menggunakan salak. Itu untuk evaluasi kami penggunaan buah jangan di hari yang sama. Selanjutnya misalnya biasanya salak di hari Sabtu, nanti akan kami ubah jangan selalu di hari Sabtu,” janji Ultifa seraya mengklaim bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan melalui nomor WhatsApp yang telah dibagikan sebelumnya guna evaluasi internal dapur.
Alasan Klasik Anggaran dan Prosedur Logistik yang Kaku
Masalah keterlambatan pasokan yang merugikan siswa di akhir Desember 2025 pun tak luput dari dalih administratif. Ultifa membenarkan adanya penghentian operasional pada 18-20 Desember karena kondisi keuangan yang kritis, di mana sisa dana di Virtual Account (VA) hanya tinggal satu juta rupiah. Meskipun dana baru masuk pada tanggal 22 Desember sekitar pukul 10.00 WIB, operasional tidak bisa langsung berjalan seketika karena sistem pengadaan bahan baku.
“Di hari Senin belum bisa langsung operasional karena untuk bahan baku harus PO (Purchase Order) terlebih dahulu, tidak bisa langsung beli,” ungkapnya.
Pengakuan ini semakin mempertegas bahwa manajemen logistik SPPG Tri Tunggal Jaya Banjar Agung di bawah naungan Yayasan Siger Anugerah Nusantara Abadi masih sangat rapuh terhadap kendala anggaran. Akibatnya, keterlambatan distribusi dianggap sebagai hal yang wajar secara prosedural, meski pada praktiknya mengabaikan kebutuhan dasar gizi harian anak-anak yang menjadi target utama program pemerintah ini.
Sampai berita ini dirilis, masyarakat masih menunggu apakah janji evaluasi ini akan membawa perubahan nyata atau hanya sekadar upaya meredam gejolak pemberitaan.(HANDRI)
